Sesungguhnya, tidak semua orang yang berjas putih adalah seorang dokter

Screen Shot 2018-07-05 at 11.19.11 PM

Belakangan ini, masyarakat digegerkan oleh berbagai fenomena penyimpangan praktik kedokteran. Pada bulan Mei 2017, seorang dokter kecantikan palsu yang berpraktik di sebuah mal di Jakarta Pusat ditangkap setelah nekat mengoperasi pasiennya dan gagal. Pasiennya pun harus mendapatkan operasi rekonstruksi di rumah sakit lainnya. Dalam praktiknya, ia mengaku sebagai dokter lulusan universitas ternama yang telah berpraktik selama lima tahun. Sebulan kemudian, seorang dokter spesialis patologi anatomi gadunan ditangkap di Surabaya setelah mengiklankan diri dan menyebarkan kartu nama di media sosial. Lalu, ditangkap juga seorang dokter palsu di Banten yang pasiennya meninggal setelah diinfus di rumahnya.

Namun, kasus yang terbaru dan paling ramai dibicarakan adalah kasus seorang praktisi herbal tradisional yang diundang ke acara televisi dan berperilaku layaknya seorang dokter. Praktisi herbal ini menjelaskan istilah medis dan kedokteran dengan salah serta menginterpretasikan hasil CT scan kepala berdasarkan persepsinya sendiri. Tak hanya itu, ia ternyata telah membuka sepuluh tempat praktik dan menayangkan iklan kesehatan mengenai praktik herbalnya. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, penyehat tradisional hanya boleh mendapatkan satu Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT) untuk satu tempat praktik saja dan dilarang mengiklankan pelayanan yang diberikan.

Apabila dilihat kembali, terdapat satu kesamaan dari kasus-kasus yang telah disebutkan, yakni adanya oknum tanpa kompetensi pada bidang kedokteran yang telah membuka praktik dan menerima pasien tanpa memenuhi syarat praktik kedokteran. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menyebut oknum yang bersangkutan dengan istilah dokteroid. Menurut Pengurus Besar IDI, terdapat empat kelompok kategori dokteroid. Kelompok pertama adalah orang awam yang melakukan praktik kedokteran, kedua adalah orang awam yang memberikan seminar dan konsultasi sebagai dokter. Ketiga adalah profesional lain yang melakukan tindak kedokteran di luar kewenangan dan kompetensinya, serta keempat adalah dokter asing yang memberikan konsultasi dan berpraktik ilegal di Indonesia.

Apabila dilihat dari sisi hukum, tindakan dokteroid sudah termasuk kasus pidana umum dan dapat dijerat UU Praktik Kedokteran dan KUHP. Fenomena dokteroid sendiri merupakan masalah yang serius, telah memakan banyak korban, serta berpotensi memakan lebih banyak lagi. Apalagi, masyarakat awam masih cenderung kesulitan membedakan dokteroid dengan dokter yang asli. Konsil kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI telah memberikan kiat-kiat bagi masyarakat untuk menghindari praktik dokteroid seperti mengecek keaslian dokter dan mencari tahu asal usul dokter. Namun, tindakan ini pun belum cukup untuk menghentikan fenomena ini dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban di tangan oknum-oknum tak berwenang.

Walaupun telah banyak kasus yang dilaporkan, IDI mengatakan bahwa masalah ini seperti fenomena gunung es. Masih banyak sekali kasus dokteroid yang belum terdeteksi. Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga kesehatan dan penegak hukum pun sangat diperlukan. Langkah dan tindakan tegas perlu diambil untuk mencegah dan menghentikan fenomena ini sampai ke akarnya. Dokter, mahasiswa kedokteran, serta pemerintah perlu membantu KKI dan IDI dalam hal mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah ini. Pada dasarnya, dokter mempunyai kewajiban untuk mengedukasi masyarakat, terutama dalam hal pencegahan penyebaran informasi medis yang keliru.

Mahasiswa kedokteran juga dapat turut berkontribusi dengan cara yang sederhana namun kreatif seperti membuat kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membuat poster publik untuk mengedukasi masyarakat mengenai cara membedakan dokter asli dan dokteroid. Pemerintah sebagai tokoh publik pun perlu membina masyarakat umum untuk memilih praktik kedokteran dan kesehatan yang terpercaya dan sesuai izin. Pada akhirnya, fenomena dokteroid memang tidak mudah untuk diatasi, namun dengan tindakan yang tepat dan kontribusi yang signifikan dari setiap jajaran masyarakat, fenomena ini tentunya akan mudah sirna.

 

REFERENSI

    1. Diskusi publik: ancaman dokteroid bagi kesehatan masyarakat. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia; 2018 Feb 1. Available from: http://www.idionline.org/berita/diskusi-publik-ancaman-dokteroid-bagi-kesehatan-masyarakat/
    2. Kiat dan trik dari IDI agar terhindar praktek dokteroid. Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia; 2018 Feb 1. Available from: http://www.idionline.org/berita/kiat-dan-trik-dari-idi-agar-terhindar-praktek-dokteroid/
    3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jakarta: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia; 2014 Dec 03. Available from: https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%20103%20Tahun%202014.pdf
    4. Harsono FH. Dokteroid, fenomena orang mengaku-ngaku jadi dokter. Jakarta: Liputan6; 2018 Feb 01. Available from: https://www.liputan6.com/health/read/3247629/dokteroid-fenomena-orang-mengaku-ngaku-jadi-dokter

 

FKUI 2017
LineFacebookTwitterGoogle+PinterestTumblr