aadm

Moratorium FK?

Akhir-akhir ini media sosial ramai membicarakan moratorium pendirian fakultas kedokteran (FK) baru di Indonesia. Sebenarnya, ada apa dengan moratorium FK?

Moratorium (penangguhan) pendirian FK sebenarnya merupakan wacana lama yang belum berjalan. Pada tahun 2015 silam, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebagai pihak yang mengesahkan Standar Pendidikan Kedokteran telah melayangkan surat permintaannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk memberlakukan moratorium FK.

Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi hal tersebut – alasan yang sejak 2015 tidak banyak berubah. Pertama adalah jumlah FK yang saat ini sudah terlampau banyak di Indonesia, yaitu 75 kampus. Walaupun banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan dokter, Ketua KKI Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) berpendapat bahwa pendirian FK bukan solusi, melainkan distribusi dokter yang merata. Hal tersebut didukung oleh data yang dipaparkan Bambang pada Diskusi Publik Moratorium FK di Gedung RIK, Rabu (1/6) silam. Data tersebut menyebutkan bahwa 17.002 dokter berada di Jawa Barat, namun hanya terdapat 123 dokter di Sulawesi Barat

Kualitas tiap FK juga belum semuanya merata. Hal ini terlihat dari banyaknya FK dengan akreditasi C, yaitu 42% dari seluruh FK yang ada . Bahkan ada pula FK yang belum diakreditasi. Selain itu, jumlah lulusan Ujian Kompetensi Mahasiswa Peserta Pendidikan Dokter (UKMPPD), menurut KKI, masih sedikit. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah peserta UKMPDD yang perlu mengulang ujian, yaitu 30% dari total peserta.

Tak hanya KKI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta mahasiswa kedokteran pun menunjukan kemauannya untuk mendukung moratorium FK. Moratorium pun dicanangkan untuk berlaku pada tahum 2016. “Untuk sementara pembukaan fakultas kedokteran atau prodi kedokteran akan dimoratorium,” ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir, sebagaimana yang dikutip oleh Republika.co.id pada tahun 2015.

Nasib moratorium FK di tahun 2016

Isu moratorium FK kembali mencuat ke perhatian publik setelah Kemenristekdikti mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pendirian 8 FK baru di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah pendirian FK di Universitas Bosowa, Universitas Khairun Ternate, Universitas Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahin Malang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan UIN Alauddin Makassar. Kontrasnya pernyataan pada tahun 2015 dibandingkan kenyataan pada tahun 2016 ini membuat KKI dan IDI kembali meneriakkan moratorium FK di depan khalayak ramai.

Tidak ketinggalan, mahasiswa kedokteran ikut menagih moratorium FK. Diawali dengan diskusi publik, mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) melakukan aksi di depan Gedung Kemenristekdikti. Di akhir aksi dan setelah diskusi antara perwakilan mahasiswa dan Menristekdikti, dicapai kesimpulan bahwa surat edaran mengenai moratorium FK akan dikeluarkan dalam jangka waktu 2 minggu pasca pertemuan tersebut.

Setelah pasang surut perjalanannya, surat edaran moratorium FK akhirnya terbit pada 14 Juni 2016. Moratorium tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu evaluasi penyelenggaran dan kualitas lulusan FK yang telah ada, penghentian sementara pengajuan FK sampai terdapat perbaikan mutu yanh signifikan, serta pengecualian pembukaan FK baru jika terdapat wilayah yang memerlukan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter.

Surat Edaran Moratorium FK (Sumber: Yoga Mirza Pratama)

Surat Edaran Moratorium FK (Sumber: Yoga Mirza Pratama)

Meskipun keberadaan surat edaran tersebut memberikan angin segar bagi pihak-pihak yang mendukung moratorium ini, keberadaan poin ketiga memberikan menyematkan keraguan dalam pelaksanaan moratorium yang masih seumur jagung ini. Poin ketiga surat edaran tersebut memberikan kelonggaran untuk pembukaan FK baru dengan alasan kebutuhan dokter di sebuah wilayah tertentu. Poin ini melanggengkan sebuah solusi yang tidak tepat sasaran, mengingat jumlah dokter yang ada telah memadai, dan akan terus bertambah tiap tahunnya. Distribusi dokter yang merata seyogyanya digalakan untuk menjawab permasalahan tersebut, alih-alih memberikan celah untuk membuka FK baru di masa moratorium.

Surat Edaran Moratorium FK merupakan selangkah maju dalam pengembangan pendidikan kedokteran, namun tidak boleh dijadikan akhir dari kisah moratorium ini. Alangkah lebih bijaknya jika pelaksanaan moratorium FK terus diawasi oleh masyarakat agar berjalan sesuai ekspektasi hingga mutu pendidikan kedokteran di Indonesia benar-benar mumpuni.

 

Aisyah Aminy Maulidina
Anggota Direksi
Media Aesculapius 2018
LineFacebookTwitterGoogle+PinterestTumblr