Pelayanan kesehatan primer selalu menjadi wacana yang menarik di dunia kesehatan Indonesia maupun dunia. Indonesia sebagai negara yang luas dengan belasan ribu pulau sampai sekarang masih menghadapi tantangan besar dalam pelayanan kesehatannya: pemerataan pelayanan. Seperti sudah menjadi konsensus bagi pemain-pemain di dunia kesehatan bahwa kita membutuhkan suatu langkah konkret untuk memastikan terjadinya pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Setidaknya, untuk pemerataan layanan kesehatan primer. Tapi, langkah apa?

Sayangnya saya belum dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut – jangankan jawaban, proposisi saja belum ada yang mumpuni. Namun, saya ingin dapat berbaggi gambaran pelayanan kesehatan primer yang saya temui di ‘dua kutub’ yang berbeda di Indonesia: Puskesmas Kecamatan Koja di Ibu Kota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dan dua Puskesmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Puskesmas Kecamatan Koja merupakan puskesmas yang sibuk; sejak pukul 7.30 pagi pasien telah ramai antre untuk berobat. Karena penuh, kursi tunggu sampai ditempatkan di area parker. Memang, di bulan Agustus saat saya ikut mengamati hiruk pikuk puskesmas itu selama 4 hari, gedung Puskesmas Kecamatan Koja yang sebelumnya telah dijadikan Rumah Sakit Kecamatan, sehingga Puskesmas Koja ditempatkan di sebuah ruko sembari menunggu gedung puskesmas baru selesai dibangun.

pkm koja

Gedung sementara Puskesmas Kecamatan Koja (sumber: detik.com)

Petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Koja terhitung lengkap, mulai dari dokter, perawat, hingga ahli gizi. Walaupun begitu, masih ada keluhan tentang tidak imbangnya beban kerja dengan jumlah petugas kesehatan yang ada. Program gizi, misalnya, hanya diemban oleh 2 petugas kesehatan untuk seluruh Kecamatan Koja dengan populasi 299.543 jiwa. Keluhan yang sama juga saya dengar dari petugas yang bertanggung jawab dalam program Tuberkulosis Puskesmas Kecamatan Koja.

Program kesehatan Puskesmas Kecamatan Koja sangat padat dan beragam, tiap harinya terdapat lebih dari tiga program kesehatan yang dilaksanakan di luar pelayanan di gedung puskesmas. Posyandu ibu anak maupun lansia, posbindu, jumantik, puskesmas keliling, dan masih banyak lagi program kesehatan rutin yang dilaksanakan tiap harinya di seluruh penjuru kecamatan. Menurut petugas di sana, pemerintah provinsi DKI Jakarta memang cukup atentif terhadap program kesehatan. Contohnya adalah pelaksanaan program Ketok Pintu Layani dengan Hati (KPLDH). Program kesehatan preventif berupa kunjungan ke setiap rumah melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana, pencatatan kondisi kesehatan, dan edukasi warga ini dilaksanakan di seluruh daerah DKI Jakarta dengan dasar Peraturan Gubernur nomor 155 tahun 2016. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan honor lebih tinggi pada kader jumantik, bahkan memberikan bonus untuk kader dan kelurahan yang berhasil menurunkan angka kejadian demam berdarah.

jumantik koja

Kader jumantik di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja. (sumber: dokumentasi pribadi)


Lain halnya di DKI Jakarta, dua puskesmas yang berada Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat tidak terlalu sibuk. Kedua puskesmas tersebut, dan satu puskesmas yang sekilas saya kunjungi, Puskesmas Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Nunkolo, memiliki gedung yang bersih, tidak terlalu luas namun sangat layak. Satu masalah krusial yang ditemukan di keduanya: tidak ada dokter disana. Kedua puskesmas ini sebenarnya sama-sama memiliki satu dokter, namun dokter-dokter tersebut sedang melanjutkan studi spesialis, sehingga sudah beberapa waktu ini tidak berada di tempat. Di Puskesmas Kecamatan Nunkolo sendiri, ketidakadaan dokter sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun.

pkm-nunkolopkm-nunkolo2

Puskesmas Kecamatan Nunkolo (sumber: panoramio.com dan dokumentasi pribadi) 

Tidak ada dokter tidak berarti puskesmas-puskesmas ini tidak berjalan. Walaupun tidak sebanyak program Puskesmas Kecamatan Koja, program-program kesehatan di luar puskesmas tetap berjalan, begitu juga dengan pengobatan di puskesmas. Posyandu, misalnya, berjalan dengan rutin di dusun-dusun.

posyandu-anin

Posyandu di salah satu dusun di Kecamatan Amanatun Selatan. (sumber: dokumentasi pribadi)
Beberapa keluhan yang saya dengar dari petugas kesehatan maupun warga di kedua puskesmas tersebut meliputi keterbatasan dana dan jangkauan puskesmas. Keterbatasan dana salah satunya tercermin pada program pembagian kelambu berinsektisida, sebuah bagian dari program pencegahan malaria. Karena terbatasnya dana, tidak semua keluarga di kecamatan Amanatun Selatan dan Nunkolo mendapatkan kelambu berinsektisida. Keterbatasan secara tidak langsung juga terlihat pada persediaan obat puskesmas. Ketika rekan saya berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Nunkolo untuk mengajukan penggunaan obat puskesmas untuk pengobatan masal, bahkan tidak terdapat paracetamol yang tersedia di puskesmas tersebut.

obat amanatun selatan

Persediaan obat di Puskesmas Amanatun Selatan (sumber: Tania Graciana)

Puskesmas Kecamatan Amanatun Selatan dan Nunkolo , walaupun cakupan populasinya hanya 18.371 dan 14.463 jiwa, memiliki kesulitan dalam menjangkau cakupan populasinya karena luasnya daerah yang dicakup secara geografis dan sulitnya akses warga menuju puskesmas. Untuk mencapai puskesmas dari desa terjauh dari Puskesmas Kecamatan Nunkolo, Desa Op, membutuhkan waktu hampir 2 jam menggunakan motor. Sebagai perpanjangan tangan puskesmas kecamatan, beberapa desa memiliki puskesmas pembantu untuk mengatasi hal tersebut.

Tentunya gambaran keadaan puskesmas di DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur ini hanyalah sebuah gambaran yang amat dangkal dari kondisi pelayanan primer di Indonesia. Namun keduanya menggambarkan satu hal yang pasti: ditengah kemampuan, keterbatasan, juga gejolak pro kontra, pelayanan kesehatan primer tetap berjalan. Perjalanan penyakit di masyarakat tidak akan menunggu kita berhasil menyamakan persepsi tentang apa yang perlu kita tingkatkan terlebih dahulu di pelayanan primer. Alangkah eloknya jika para pemain dunia kesehatan bisa segera menyelesaikan konflik pribadinya, dan segera bergerak bersama untuk mencapai pemerataan pelayanan kesehatan.

Aisyah Aminy Maulidina
Anggota Direksi
Media Aesculapius 2018
LineFacebookTwitterGoogle+PinterestTumblr