Dilema PPKM Menjelang Natal dan Tahun Baru

Libur natal dan tahun baru menanti masyarakat yang telah jenuh dengan pandemi. Tepatkah langkah pemerintah dalam melonggarkan pembatasan mobilisasi?

ppkm nataru natal tahun baru covid-19

Dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia kini sudah jauh lebih terkendali. Selama bulan Desember 2021, tercatat jumlah kasus baru Covid-19 harian berkisar pada angka 100—300 kasus, sudah jauh lebih rendah dibanding puncak gelombang kedua pada Juli 2021 yang mencapai 50.000 kasus harian. Data tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia cukup terkendali jika dibandingkan dengan negara lain. Setelah sempat menyatakan akan menetapkan PPKM level 3 selama libur natal dan tahun baru, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkannya. Namun, apakah pelonggaran tepat dilaksanakan, atau justru berpotensi menjadi bumerang dalam usaha menanggulangi pandemi?

Level PPKM Terus Menurun, Pandemi Telah Terkendali?

Pelonggaran PPKM oleh pemerintah telah diputuskan dengan berbagai pertimbangan. “Kebijakan ini didasari oleh tiga alasan, yaitu kasus harian Covid-19 yang terkendali, adanya akselerasi vaksinasi, dan upaya 3T (tracing, tracking, and treatment) yang sudah lebih baik,” terang Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD-KAI, Ketua Tim Advokasi Vaksinasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Tidak bisa dipungkiri bahwa Covid-19 memang masih ada di Indonesia, tetapi kondisinya lebih terkontrol sehingga pembatasan mobilisasi pun dapat mulai dikendurkan. “Saya mendukung adanya kebijakan pelonggaran PPKM karena dilihat dari kenaikan kasus yang cenderung terkendali di Indonesia, bahkan kita lihat di Jakarta terjadi zero death sejak tanggal 7 Oktober,” tandas dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D, epidemiolog Fakultas Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Pandu juga berpendapat bahwa kenaikan level PPKM selama libur natal dan tahun baru tidak perlu dilakukan. “Kita sudah berhasil mengendalikan pandemi sejak Agustus. Selain itu, kondisi tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu, yang mana pada tahun lalu vaksinasi belum dilaksanakan dan belum ada aplikasi PeduliLindungi,” tambah Pandu.

Angka Covid-19 yang terkendali di Indonesia ini juga didukung oleh percepatan cakupan vaksinasi yang terus digencarkan oleh pemerintah. “Pemerintah tahu kalau rakyat kita itu sulit untuk diajak vaksin. Oleh karena itu, untuk meningkatkan angka vaksinasi, pemerintah melakukannya dengan menjadikan vaksinasi sebagai syarat untuk dapat bepergian atau memasuki pusat perbelanjaan, tempat wisata, ataupun tempat yang kemungkinan besar akan menimbulkan kerumunan. Akibatnya, masyarakat akan segera melakukan vaksinasi agar mereka bisa bepergian dan berkumpul,” tutur Pandu. Peraturan tersebut dianggap memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi vaksinasi masyarakat. Saat ini, tingkat vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 70% untuk dosis pertama dan 50% untuk dosis kedua. Pemberian vaksin untuk lansia yang merupakan kelompok rentan pun juga terus digencarkan.

Terbentuknya imunitas pada masyarakat setelah vaksinasi juga disinyalir berpengaruh dalam menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia. “Sebuah survei serologi menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kadar antibodi Covid-19 yang cukup tinggi,” ungkap Iris. Meskipun demikian, guru besar ilmu penyakit dalam FKUI itu juga mengatakan bahwa kualitas dari imunitas tidak dapat dinilai secara umum karena setiap individu memiliki respons imunitas yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan.

Paranoia Gelombang Ketiga: Waspada Boleh, Panik Jangan

Indonesia sudah melewati lika-liku gelombang kedua Covid-19. Namun, masyarakat mulai khawatir mengenai kemungkinan terjadinya gelombang ketiga melihat negara-negara lain yang kini tengah menghadapinya. “Terkait gelombang ketiga, tidak ada yang dapat memastikan secara pasti kapan akan terjadi. Bisa saja di akhir Desember atau pun di awal tahun nanti,” ujar Iris. Selain itu, derajat keparahan dari gelombang ketiga ini juga belum bisa diprediksi. “Kita berharap gelombang ketiga tidak terjadi dan yang kita harapkan nantinya Covid-19 ini menjadi endemi di Indonesia,” tambah ahli alergi-imunologi tersebut.

Adanya atau tidaknya gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. “Ada dua hal yang mendasari ada atau tidaknya gelombang ketiga, yaitu imunitas dan tidak adanya varian baru,” ujar Pandu. Salah satu cermin imunitas yang baik adalah tingkat vaksinasi suatu negara yang menggambarkan tingkat kekebalan komunitas. Adapun masuknya varian baru Covid-19 dapat menjadi ancaman untuk terjadinya gelombang ketiga. Meskipun demikian, diduga angka penyebaran dari strainvirus Covid-19 AY.4.2 yang merupakan turunan dari varian Delta tergolong lebih rendah dari Delta sehingga diharapkan penyebarannya tidak terlalu signifikan.

Omicron, Ancaman Baru Setelah Delta?

Saat ini, varian terbaru virus Covid-19, yakni Omicron diketahui telah memasuki beberapa negara, tak terkecuali Indonesia. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunawan Sadikin, mengumumkan adanya temuan kasus pertama Covid-19 varian Omicron pada 16 Desember 2021. Berdasarkan hasil pengamatan di Afrika Selatan, varian Omicron diketahui memberikan gejala yang ringan yang menyerupai selesma. “Akan tetapi, terlalu dini untuk mengatakan demikian. Belum bisa dipastikan perjalanan dari penyakit ini ke depannya serta bagaimana dan apakah vaksin yang ada saat ini efektif untuk melawan varian tersebut perlu dipelajari lebih lanjut,” tutur Iris. Mengingat varian ini baru diidentifikasi akhir November lalu di Afrika Selatan, tingkat keparahan penyakit yang ditimbukan dan dampaknya terhadap sistem kesehatan masih belum dapat dipastikan.

Sebelum adanya varian Omicron, pemerintah telah menjalankan upaya untuk mencegah masuknya varian baru dari luar negeri, terutama di bandara yang menjadi pintu masuk varian dari negara asing. Contoh upaya tersebut ialah menerapkan kewajiban PCR minimal 3×24 jam dari negara asal untuk keberangkatan dari luar negeri dan karantina selama 10 hari setelah sampai di Indonesia. Selain itu, saat ini Indonesia juga melarang masuknya warga negara asing (WNA) dari 11 negara tempat teridentifikasinya varian Omicron.

Pemerintah memang sudah memutuskan untuk melakukan pelonggaran PPKM selama masa liburan natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Akan tetapi, kebijakan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi nantinya. Masyarakat perlu diedukasi untuk tak perlu panik, tetapi sebisa mungkin tetap melakukan antisipasi dan tidak lengah untuk mencegah ancaman gelombang ketiga, terutama setelah libur natal dan tahun baru. Vaksinasi harus terus digencarkan, protokol kesehatan terus dijaga misalkan dengan penggunaan masker, serta menjaga gaya hidup yang sehat dan higienis.

Share your thoughts