Paradoks Kebijakan Pemerintah Indonesia: Larangan Mudik dan Pembukaan Tempat Wisata

Mudik lebaran

Demi menghambat laju persebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat?

 

Pada libur lebaran tahun lalu, kebijakan larangan mudik merupakan salah satu kebijakan yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan dalih menghambat laju penyebaran virus SARS-CoV2 di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih terus berjuang dalam melawan laju penyebaran virus yang semakin meluas. Per tanggal 25 Mei 2021, angka kasus positif di Indonesia masih kian bertambah hingga mencapai 1,64 juta. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat mengingat banyaknya kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi Covid-19 di samping kondisi program vaksinasi yang belum merata. Namun, poin menariknya adalah pemerintah turut menetapkan sebuah kebijakan yang bertentangan dengan larangan mudik, yakni pembukaan tempat pariwisata. Penerapan kedua peraturan tersebut dalam satu waktu menghadirkan sebuah paradoks dalam kebijakan pemerintah.

 

Tradisi Mudik dan Larangannya 

Mudik merupakan sebuah tradisi yang sudah cukup mengakar di masyarakat Indonesia melihat banyaknya perantau yang mengadu nasib di perkotaan besar, seperti di ibu kota. Mudik sendiri erat kaitannya dengan masyarakat Jawa karena berasal dari istilah mulih dilik yang artinya pulang sebentar.

 

Sayangnya, tradisi mudik tahun ini terpaksa ditunda akibat dikeluarkannya kebijakan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Namun, kenyataannya implementasi kebijakan dan pemberian sanksi tersebut masih belum maksimal. Dilansir dari Kompas.com, terdapat 109.327 kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek pada tanggal 11 Mei 2021.

 

Salah satu sanksi bagi para pemudik adalah perintah untuk tidak melanjutkan perjalanan mudik dan kembali ke rumah. Penyekatan pemudik dilakukan di beberapa titik di Indonesia, terutama daerah-daerah rawan pemudik seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Di sisi lain, pemudik pun tak kalah cerdik. Tidak sedikit di antaranya yang justru mencari jalan lain agar tetap sampai ke kampung halaman. Terlebih lagi, semua orang mampu mengakses aplikasi peta yang dapat memberikan rute alternatif untuk mencapai tempat tujuan.

 

Apabila kita berada di posisi pemudik, mengupayakan berbagai cara untuk melanjutkan perjalanan sangat wajar untuk dilakukan, terutama apabila seorang pemudik tertangkap penyekatan di titik yang sudah dekat dengan daerah tujuan. Apakah kita akan rela untuk kembali ke daerah asal? Tentu hal ini akan menjadi sebuah tantangan lantaran kembali ke kota asal berarti waktu perjalanan menjadi jauh lebih panjang.

 

Pembukaan Tempat Wisata

Hal lain yang menjadikan kebijakan larangan mudik menjadi tidak efektif adalah ditetapkannya kebijakan pembukaan pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengatakan bahwa kebijakan pembukaan pariwisata diserahkan kepada daerah masing-masing. Selain itu, Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) juga menyampaikan bahwa seluruh tempat wisata di Indonesia tetap dibuka selama libur lebaran guna membangkitkan kembali ekonomi masyarakat di sekitar tempat wisata tersebut.

 

Alih-alih membangkitkan ekonomi, pembukaan tempat wisata justru berujung pada membludaknya jumlah pengunjung.  Pembatasan jumlah pengunjung memang tetap dilakukan guna memastikan berjalannya protokol kesehatan dan menekan penyebaran Covid-19. Namun, pembludakan pengunjung yang terjadi kian hebatnya hingga petugas keamanan kewalahan. Beberapa tempat wisata yang mengalami lonjakan pengunjung di antaranya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Pantai Kukup Gunung Kidul, dan beberapa pantai lainnya di Indonesia. Pengunjung tempat wisata tersebut ternyata adalah para pemudik yang tidak dapat kembali ke kampung halamannya sehingga mereka memilih untuk mencari hiburan ke tempat wisata setempat.

 

Pertunjukan Paradoks oleh Pemerintah

Dua kebijakan tersebut sukses menampilkan sebuah pertunjukan paradoks dari pemerintah. Rasanya, larangan mudik hanya menjadi sebuah dalih agar pemerintah tidak dapat disalahkan apabila terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Hal tersebut didasari atas implementasi kebijakan yang masih jauh dari kata optimal. Dengan ini, pemerintah seolah menganggap kebijakan hanya merupakan sebuah produk normatif.

 

Ini bukanlah kali pertama pemerintah berlaku inkonsisten dalam membuat aturan yang berlaku. Peristiwa selama minggu-minggu lebaran terakhir telah menggambarkan kepada kita semua bahwa pemerintah tidak tahu arah dalam menentukan sebuah kebijakan. Alur berpikir yang dibuat oleh pemerintah tampaknya perlu lebih dievaluasi sebelum diterapkan langsung ke masyarakat. Pemerintah belum terlihat fokus dalam menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai, alasan ekonomi kemudian menjadi dalih atas semua ini. Padahal, kesehatan seharusnya menjadi fokus utama untuk membawa Indonesia bangkit lagi dari keterpurukan saat ini.

 

 

Daftar Pustaka

Purnamasari, D. 2021. Jasa Marga: Jumlah Kendaraan Tertinggi yang Keluar Jabodetabek         Terjadi pada H-2 Lebaran. Kompas.com diakses melalui            https://nasional.kompas.com/read /2021/05/05/17400881/jasa-marga-jumlah-kendaraan-tertinggi-yang-keluar-jabodetabek-terjadi-pada-h Pada 26 Mei 2021

 

Wardyah, N. 2021. Kemenparekraf: Pembukaan destinasi wisata berdasarkan kebijakan    pemda. Antaranews.com, diakses melalui  https://www.antaranews.com/berita/1768025/ kemenparekraf-pembukaan-destinasi-wisata-berdasarkan-kebijakan-pemda pada 26 Mei 2021

 

Widyanti, N. 2021. Wisatawan Membeludak Saat Libur Lebaran, Kemenparekraf Akan    Evaluasi. Kompas.com, diakses melalui https://travel.kompas.com/read/2021/05/19/ 070700127/wisatawan-membeludak-saat-libur-lebaran-kemenparekraf-akan-evaluasi pada 26 Mei 2021.

 

Ramadhian, N. 2021. Mudik Dilarang, Tempat Wisata Buka Sesuai Aturan Daerah Masing-        masing. Kompas.com https://travel.kompas.com/read/2021/04/06/123126527/ mudik-      dilarang-tempat-wisata-buka-sesuai-aturan-daerah-masing-masing?page=all pada 26 Mei 2021.

 

Bayu Satria Utomo

 

Bayu Satria Utomo

Ketua BEM FISIP UI 2021

 

 

 

 

 

 

 

Share your thoughts