Penerapan Rekam Medis Elektronik di Indonesia

Di tengah isu yang mengikuti digitalisasi data pribadi, siapkah ekosistem kesehatan Indonesia bertransformasi ke rekam medis elektronik?

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) secara resmi telah menerbitkan kebijakan yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk menerapkan sistem pencatatan rekam medis elektronik. Regulasi tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang disahkan pada September lalu. Terbitnya aturan ini merupakan bagian dari implementasi salah satu pilar transformasi kesehatan yang telah didahului oleh peluncuran platform digital layanan kesehatan Indonesia Satusehat oleh Kemenkes pada Juli silam. Dengan demikian, rekam medis pasien di seluruh fasyankes Indonesia dapat diintegrasikan dan tersimpan secara digital di dalam satu wadah, yaitu Satusehat dan dapat diakses melalui aplikasi ponsel pintar, seperti PeduliLindungi.

Rekam medis merupakan catatan yang mencakup identitas pasien dan segala pemeriksaan, tindakan, pengobatan, serta pelayanan yang telah diterima oleh pasien. Dengan adanya PMK No. 24 Tahun 2022, seluruh fasyankes diharuskan untuk beralih ke sistem pengelolaan rekam medis secara elektronik selambat-lambatnya hingga akhir tahun 2023. Fasyankes yang dimaksud meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek tenaga kesehatan mandiri, apotek, laboratorium kesehatan, dan balai kesehatan. Penyelenggaran rekam medis elektronik bertujuan untuk mempermudah baik pasien dalam menyerahkan maupun fasyankes dalam mengakses secara bertanggung jawab rekam medis sehingga kesangkilan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat meningkat.

Transposisi ini tentunya merupakan suatu pendobrak sistem yang sudah lama dinanti-nanti dalam dunia kesehatan Indonesia. Rekam medis elektronik yang terintegrasi dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan yang acap kali terjadi di fasyankes, seperti sulitnya mendapatkan rekam medis yang lengkap, terbatasnya ruang penyimpanan, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ataupun mencari data yang sama berulang kali. Dengan teknologi yang kini kian meluas di berbagai kalangan masyarakat, rekam medis elektronik sepatutnya menjadi kemudahan untuk menjalankan pelayanan kesehatan.

Meskipun premis rekam medis elektronik terdengar menjanjikan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan demi kelancaran transformasi sistem berskala nasional ini. Salah satunya adalah adanya kemungkinan data rekam medis elektronik ini bocor atau diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pun, portal data resmi pemerintah sempat beberapa kali kecolongan data pribadi warga Indonesia. Riwayat kelalaian tersebut pun meningkatkan kewaspadaan dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap digitalisasi data pribadi. Lantas, apakah rekam medis elektronik ini mampu laksana?

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik untuk memegang data rekam medis masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji meyakinkan bahwa platform Satusehat telah dirancang sedemikian rupa untuk menjaga keamanan data pribadi penggunanya.  Selain dengan bekerja sama Badan Siber Sandi Negara (BSSN), penjagaan juga akan diperketat dengan regulasi dan panduan Kemenkes terkait penggunaan platform tersebut. Rakyat pun pastinya ikut mengamini klaim Setiaji tersebut untuk dijalankan dengan baik oleh pemerintah sehingga kesalahan yang sudah-sudah tidak terulang pada program ini.

Selain kematangan instrumen, perlu ditinjau juga apakah seluruh sumber daya yang terlibat sudah memadai secara merata di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah penerapan teknologi yang terus menunjukkan tren positif, masih terdapat kelompok populasi yang memerlukan perhatian khusus dalam implementasi rekam medis elektronik, baik dari komponen pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan. Sebelum adanya arahan dari Kemenkes, sudah ada sejumlah fasyankes yang menerapkan sistem rekam medis elektronik secara mandiri. Sebaliknya, tidak sedikit juga fasyankes yang bahkan belum memanfaatkan teknologi dalam pelayanan sehari-harinya. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada ketimpangan antarfasyankes dalam pengimplementasian regulasi ini.

Pengubahan sistem berskala nasional bukanlah perkara yang mudah. Keuntungannya pun tidak dapat dinikmati secara instan, tetapi memerlukan proses adaptasi dan perjalanan yang berlika-liku. Rekam medis elektronik memiliki tanggungan besar untuk menyelesaikan isu yang ada, seperti kebocoran data dan disparitas sarana dan prasarana fasyankes. Kemenkes harus menyusun strategi yang tepat guna dalam menciptakan ekosistem untuk menjaga semangat seluruh pihak yang terlibat serta kelancaran transformasi ini.yuri

 

Yuri Annisa Iqbal

Mahasiswi FKUI Tingkat 3

Share your thoughts

Yuk berlangganan SKMA!

Anda akan memperoleh berita dan artikel terkini mengenai isu, perkembangan, dan tips-tips seputar kedokteran dan kesehatan.

Klik link berikut untuk berlangganan SKMA digital!

http://linktr.ee/medaesculapius