PMK Radiologi 2020: Solusi atau Ancaman Baru?

Mempertanyakan kebijakan kesehatan baru di masa pandemi.

Sejak diterbitkan pada 21 September 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 mengenai Pelayanan Radiologi Klinik (PMK Radiologi 2020) menuai berbagai penolakan dari sejumlah organisasi kedokteran dan profesi kesehatan lainnya. Pasalnya, berbagai pendapat menyatakan bahwa alih-alih menjadikan sistem kesehatan Indonesia menjadi lebih baik, peraturan tersebut justru berpotensi menurunkan kualitas sistem pelayanan kesehatan.

Dirilis Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K), pada masa pandemi COVID-19, PMK Radiologi 2020 menimbulkan berbagai kontroversi terkait beberapa pasal di dalam kebijakan kesehatan baru ini. Pasal-pasal yang diributkan meliputi Pasal 5 tentang peralatan dan sumber daya manusia radiologi klinik yang memadai, Pasal 7 tentang pelayanan radiologi klinik pratama, dan Pasal 11 tentang SDM pelayanan radiologi minimal. Kebijakan ini dinilai menguntungkan dokter spesialis radiologi tetapi buruk pada pihak lain secara luas.

Timbulnya Kekhawatiran Besar
Perubahan sistem pelayanan radiologi akibat peraturan baru ini menimbulkan kekhawatiran besar akan menurunnya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Pasalnya, jumlah dokter spesialis radiologi di Indonesia yang masih belum banyak dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Secara khusus, pada Pasal 11 PMK Radiologi 2020 dikemukakan bahwa untuk melakukan segala aktivitas radiologi klinik, harus terdapat dokter spesialis radiologi padahal hanya terdapat 1.578 tenaga ahli radiologi di Indonesia menurut data Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jumlah tersebut dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan radiologi.

Selain itu, jika ditimbang dari sisi masyarakat, kebijakan baru ini dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan akibat beberapa fasilitas tidak dapat dijalankan karena tidak mendapat kewenangan dari kolegium radiologi. Bayangkan saja, bagaimana berbagai pemeriksaan radiologis yang sangat penting seperti pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada ibu hamil oleh dokter spesialis kebidanan, pemeriksaan penyempitan pembuluh darah oleh dokter spesialis jantung, atau bahkan USG dasar oleh dokter umum menjadi tidak dapat dilakukan. Suasana kerja sama antardokter dikhawatirkan akan menjadi tidak ideal. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pasien.

Aturan yang ditandatangani oleh Menkes RI ini menuai reaksi penolakan dari 40 asosiasi profesi kedokteran, 41 organisasi profesi dan kolegium, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), serta Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran (MPPK). Seluruh organisasi tersebut menuntut agar peraturan yang memantik polemik ini dicabut terlebih dahulu akibat adanya alasan-alasan di atas. Hal ini berujung kepada dikeluarkannya surat “Permohonan Pencabutan Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik”.

Tidak hanya dari segi mutu, jika ditinjau dari segi administrasi, pengeluaran peraturan yang secara tiba-tiba dan tidak pada waktu yang tepat juga termasuk dalam permasalahan yang diangkat. “Tak hanya dalam situasi yang tidak tepat, namun peraturan Menkes ini juga akan memberikan dampak yang tidak baik pada berbagai hal,” dikutip dari Prof. DR. Dr. David S. Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K) selaku Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).

Hal yang juga disayangkan adalah terhambatnya pemeriksaan , radiologi yang menjadi pilihan utama diagnostik di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Selain itu, perlu diingat bahwa radiologi klinik sendiri telah menjadi standar utama dalam setiap layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan krusial seperti jantung dan kehamilan. Peraturan baru tersebut butuh peninjauan ulang terhadap setiap pasal dengan diskusi dan sosialisasi yang tepat bersama organisasi profesi dan kolegium kedokteran. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan peraturan dan kebijakan yang terbaik untuk negeri kita tercinta, Indonesia.

Penulis: Ayers Gilberth FKUI 2018

Share your thoughts